U.S. Government Reopens: Shutdown Berakhir, Ketidakpastian Belum

media-image

Pemerintah Amerika Serikat resmi kembali beroperasi setelah Senat meloloskan kompromi 60–40 untuk mengakhiri shutdown terpanjang dalam sejarah.
Anggaran yang sempat kedaluwarsa sejak 1 Oktober kini dipulihkan, memungkinkan ratusan ribu pegawai federal kembali menerima gaji dan layanan publik berjalan normal.

Ketersediaan SNAP food benefits juga diperpanjang hingga September 2026, menghindari potensi gangguan bagi keluarga berpendapatan rendah.

Isi Kesepakatan & Dampak Politik
Kesepakatan ini memperpanjang pendanaan pemerintah hingga 30 Januari 2026, menunda pemutusan hubungan kerja serta rencana pemangkasan pegawai federal yang sebelumnya diusung Trump.

Namun beberapa isu besar belum selesai, termasuk perpanjangan subsidi kesehatan bagi 24 juta warga AS, yang kini dipindahkan ke voting bulan Desember.
Survei Reuters/Ipsos menunjukkan 50% masyarakat menyalahkan Partai Republik atas shutdown, dibanding 43% Partai Demokrat — menandakan dinamika politik yang tetap terpolarasi.

Respons Pasar dan Pernyataan Politik
Trump menyebut kesepakatan ini “sangat baik” dan mengindikasikan proses persetujuan di DPR seharusnya cepat.
Di sisi Demokrat, respons lebih bercampur: sebagian menerima kompromi ini, sementara sebagian lain menilai paket final seharusnya lebih kuat untuk menjamin perlindungan kesehatan.

Pasar merespons positif. Saham AS menguat pada hari Senin, mencerminkan apresiasi investor terhadap berakhirnya ketidakpastian fiskal dan operasional pemerintahan.

Implikasi Fiskal: Tantangan Tetap Besar
Walaupun shutdown berakhir, risiko fiskal jangka panjang tetap menonjol.
Dengan kesepakatan ini, AS masih berada pada jalur penambahan USD 1,8 triliun per tahun ke total utang nasional yang kini mencapai USD 38 triliun.

Artinya, kendati aktivitas pemerintahan kembali normal, isu sustainability fiskal tetap menjadi perhatian utama bagi investor global.

Berakhirnya shutdown memberikan kelegaan jangka pendek bagi pasar dan aktivitas pemerintahan.
Namun, ketidakpastian politik dan pertumbuhan utang tetap menjadi hambatan struktural bagi ekonomi AS menjelang 2026 — dan faktor ini akan terus berpengaruh pada sentimen global, termasuk ke negara-negara emerging markets seperti Indonesia.